Blog

losandes.biz: POLITIK DAN ILMU POLITIK


Dalam era yang terus berkembang dengan pesat, informasi telah menjadi komoditas yang tak ternilai harganya. Dari revolusi digital hingga transformasi teknologi, dunia kita kini tenggelam dalam lautan informasi yang tak pernah kering. Artikel ini mengajak kita untuk melangkahkan kaki ke dalam kompleksitas tatanan informasi saat ini, mengeksplorasi tantangan dan peluang yang muncul dalam mengelola dan memahami gelombang informasi yang terus menggulung. Dari algoritma cerdas hingga arus berita yang tak kenal lelah, mari kita telaah bersama bagaimana kita dapat menjadikan informasi sebagai alat untuk mendobrak batasan dan memahami dunia di sekitar kita dengan lebih baik.

Berikut adalah artikel atau berita tentang Harian losandes.biz dengan judul losandes.biz: POLITIK DAN ILMU POLITIK yang telah tayang di losandes.biz terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

POLITIK DAN ILMU POLITIK

By : AMALUDIN, S.IP, MM

1. Klasik

Yang menjadi pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan kepentingan umum atau kebaikan bersama? Rumusa kepentingan umum yang dikemukakan oleh para sarjana sangat bervariasi. Sebagian orang mengatakan kepentingan umum merupakan tujuan-tujuan moral atau nilai-nilai ideal yang bersifat abstrak seperti keadilan, kebajikan, kbahagiaan dan kebenaran. Sebagian lagi merumuskan kepentingan umum sebagai keinginan orang banyak sehingga mereka membedakan general will (keinginan orang banyak atau kepentingan umum) dari will of all (keinginan banyak orang atau kumpulan keinginan banyak orang). Ilmuwan politik kontemporer, Samuel P. Huntington melukiskan kepentingan umum secara singkat sebagai kepentingan pemerintah karena lembaga pemerintahan dibentuk untuk menyelenggarakan kebaikan bersama.

2. Kelembagaan

Berdasarkan pendapat Weber disimpulkan tiga aspek sebagai ciri negara, yaitu :

  1. Berbagai struktur yang mempunyai fungsi yang berbeda, seperti jabatan,peran dan lembaga-lembaga yang semuanya memiliki tugas yang jelas batasnya yang bersifat kompleks, formal dan permanen.
  2. Kekuasaan untuk menggunakan paksaan dimonopoli oleh negara. Negara memiliki kewenangan yang sah untuk membuat putusan yang final dan mengikat seluruh warga negara. Para pejabatnya mempunyai hak untuk menegakkan putusan itu sendiri seperti menjatuhkan hukuman dan menanggalkan hak milik. Dalam hal ini untuk melaksanakan kewenangan maka negara menggunakan aparatnya seperti militer, polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan.
  3. Kewenangan untuk menggunakan paksaan fisik hanya berlaku dalam batas-batas wilayah negara tersebut.

3. Kekuasaan

Diantara ilmuwan politik yang menggunakan kacamata fungsional dalam mempelajari gejala politik ialah David Easton dan Harlod Lasswell. Easton merumuskan politik sebagai ”the authoritative allocation of values for a society” atau alokasi nilai-nilai otoritatif, berdasarkan kewenangan dan karena itu mengikat untuk semua masyarakat.

Akan tetapi, konseptualisasi ini tidak seluruhnya tepat. Hal itu disebabakan, selain konflik, konsensus, kerjasama dan integrasi juga terjadi dalam hampir semua proses politik. Perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan dan  pertentangan untuk mendapatkan dan atau mempertahakan nilai-nilai justru diselesaikan melalui proses dialog sehingga sampai pada suatu konsensus maupun diselesaikan lewat kesepakatan dalam bentuk keputusan politik  yang merupakan pembagian dan penjatahan nilai-nilai. Oleh karena itu, keputusan politik merupakan upaya untuk penyelesaian konflik politik.

A. Perkembangan Ilmu Politik

Ilmu Politik masa kini telah berkembang dari berbagai bidang studi yang berkaitan termasuk sejarah, filsafat, hukum dan ekonomi. Ditinjau dari tahap perkembangannya sebagai ilmu, memang tidak dapat disangkal bahwa ilmu politik agak tertinggal dibelakang jika dibandingkan ilmu lainnya, seperti ilmu ekonomi (yang mengalami kemajuan pesat seiring dengan era  “revolusi industri” pertengahan abad XVIII).

Ilmu politik dapat kita katakan sebagai ilmu yang tertua, baik di antara ilmu-ilmu sosial, maupun jika mencakup ilmu-ilmu eksakta. Ilmu politik dalam bentuk awalnya yang paling sederhana yaitu praktek-praktek politik telah dikenal dan dipelajari sejak 25 abad yang lalu. Sejak sekitar 500 tahun sebelum masehi, pada zaman yunani kuno ketika masyarakat politik masih bersig polis atau politeia (negara kota, city– state)  didalam bentuknya yang sangat sederhana. Sayangnya, ilmu politik agak lambat dalam tahap-tahap perkembangannya  untuk menjadi disiplin ilmu tersendiri.

Bahkan kata “ilmu politik” baru dikembangkan oleh Jean Bodin (pertengahan abad XVI, tahun 1576), setelah Niccolo Machiavelli (awal abad XVI, era “Renaissance”) melalui bukunya The Prince  merintis pengkajian (limu) politik secara semi—ilmiah. Lalu sekitar akhir abad XVIII muncul pemikir baru seperti Montesquiueu, J.J Rosseu dan Jhon Locke (dalam “era pencerahan” atau “enligh—enment”. Hingga kemudian pada awal abad XX baru menjadi perhatian lagi guna dikembangkan secara ilmiah, sebagai disiplin ilmu yang mandiri.

Jadi dapat dikatakan bahwa ilmu politik dilahirkan di Yunani (dengan tokoh Plato, Aristoteles, Thuycidides) sekitar 4 – 5 abad sebelum bermulanya tahun masehi, berlanjut pada zaman Romawi (dengan tokoh Polybius dan Cicero). Lalu dibangkitkan kembali oleh Niccolo Machiavelli di Italia (awal abad XVI), sebelum dibahas di Prancis (akhir abad XVI), dimantapkan di Inggris dan Jerman (awal abad XIX). Sampai pada akhirnya, diakui dan berkembang dengan pesat sebagai disiplin ilmu yang mandiri di Amerika Serikat (awal abad XX).

Akan tetapi perkembangannya sebagai disiplin ilmu yang dikembangkan secara mandiri barulah terwujud menjelang akhir abad XIX. –Di Indonesia disiplin ilmu politik berkembang abad 13 M yang dibuktikan dengan kitab Negarakertagama dan Babad Tanah Jawi.

          MiriamBudiardjo (Dasar-dasar Ilmu Politik, 2005:2-3) menulis bahwa sesudah perang dunia II perkembangan ilmu politik semakin pesat. Di Negara Belada, dimana sampai waktu itu penelitian mengenai negara dimonopoli oleh Fakultas Hukum, didirikan Faculteit der Sociale en Politieke Wetencshappen (sekarang namanya Faculteit des Sociale Wetenschappen) pada tahun 1947 di Amsterdam. Di Indonesia pun didirikan fakultas-fakultas yang serupa, yang dinamakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (seperti pada Universitas Gajah Mada, Yogyakarta) atau Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial (seperti pada Universitas  Indonesia, Jakarta) di mana ilmu Politik merupakan Departemen tersendiri. Akan tetapi, oleh karenan pendidikan tinggi ilmu hukum sangat maju, tidaklah mengherankan apabila pada permulaan perkembangannya, ilmu politik di Indonesia terpengaruh secara kuat oleh ilmu itu. Akan tetapi dewasa ini konsep-konsep ilmu politik yang berangsur-angsur mulai dikenal.

Pesatnya perkembanga ilmu politik sesudah perang Dunia II tersebut juga disebabkan karena mendapat dorongan kuat dari beberapa badan internasional, terutama UNESCO. Terdorong oleh tidak adanya keseragaman dalam terminologi dalam Ilmu Politik, UNESCO dalam tahun 1948 menyelenggarakan suatu survey mengenai kedudukan ilmu politik dalam kira-kira 30 negara. Proyek ini dipimpin oleh W. Ebenstein dari Princeton University Amerika Serikat kemudian dibahas oleh beberapa ahli dalam suatu pertemuan di Paris  dan menghasilkan buku Contemporary Political Science (1948).

B. Defenisi Ilmu Politik

Politik berlangsung pada lingkungan yang disebut “Sistem Politik” . Demikian pula, ilmu politik adalah ilmu untuk diterapkan dalam menganalisis interaksi dalam sistem politik. Kegunaannya adalah untuk memahami apa yang terjadi, hal-hal apa atau faktor apa saja yang mempengaruhinya, sampai pada predikat  tentang apa yang akan terjadi sebagai kelanjutannya.

Menurut May Rudy (Pengantar Ilmu Politik, 2003:10)  Ilmu politik dalam arti sempit, menyangkut negara dan pemerintahan tapi  ilmu politik dalam arti luas mencakup sekitar lima macam objek, sasaran atau pusat perhatian yaitu :

  1. Negara (the state)
  2. Pemerintahan (government)
  3. Kekuasaan dan kewenangan (power and authority)
  4. Kelembagaan masyarakat (organization of society)
  5. Kegiatan dan tingkah laku politik (political activity and behavior)
  1. negara (state)
  2. kekuasaan (power)
  3. pengambilan keputusan (dicision making)
  4. kebijaksanaan (policy, beleid)
  5. pembagian (distribution) atau alokasi (allocation)

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.

Menurut Roger F. Soltau, “Ilmu Politik adalah mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu, hubungan antara negara dan warga negaranya serta dengan negara-negara lain.”

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau sekelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku.

Harold D. Lasswell dan A. Kaplan, “Ilmu politik adalah mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan.”

  1. Pengambilan Keputusan (Decision Making)

Keputusan adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif.

Joyce Mitchel dalam bukunya Political Analysis and Public Policy : “Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya.”

Karl. W Deutsch, mengatakan  bahwa : “Politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum.”

Menurut Haoogerwerf, kebijaksanaan umum adalah membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan.

David Elton, “Ilmu Politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijaksanaan umum.”

Pembagian adalah pembangian atau penjatahan dari nilai-nilai dalam masyarakat.

Berdasarkan defenisi beberapa para ahli di atas, secara umum Ilmu politik memiliki kajian yang lebih luas. Dimulai bagaimana kelompok mengorganisir diri dan membentuk sebuah negara, bagaimana masyarakat mendapatkan kekuasaan, merumuskan kebijakan politik, hubungan antara lembaga-lembaga kekuasaan. Jadi penulis mendefenisikan “ilmu politik adalah  yang mempelajari  Negara (mulai dari proses pembentukannya), hubungan lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kekuasaanya serta bagaimana suatu kebijakan publik diputuskan”.

C. Ruang Lingkup Ilmu Politik

  1. Teori Politik
    1. Teori-teori Politik
    2. Sejarah Pemikiran Politik
    3. Lembaga-lembaga Politik
      1. Undang-undang Dasar
      2. Pemerintahan Nasional
      3. Pemerintahan Daerah
      4. Administrasi Negara
      5. Pelaksanaan Fungsi Sosial dan Ekonomi oleh Pemerintah
      6. Perbandingan Pemerintahan dan Lembaga-lembaga Politik
      7. Partai Politik dan Pendapat Umum
        1. Partai-partai  Politik
        2. Kelompok Kepentingan dan Kelompok Pendesak
        3. Partisipasi Warga Negara dalam Pelaksanaan Pemerintahan
        4. Pendapat Umum (Opini Publik)
        5. Hubungan Internasional
          1. Politik Internasional
          2. Administrasi dan Organisasi Internasional
          3. Hukum Internasional (Lihat Robson (Rapporteur), The University Teaching of Social Science, UNESCO, Paris 1954, hlm 183; dan UNESCO, Comtemprary Political Science, Paris, 1950 hlm 4).

Joseph S. Roucek (dalam Introduction to Political Science, 1950. Ne York; ThomasY. Crowell Co; hlm 18-19) dalam buku May Rudy  Pengantart Ilmu Politik,2003:25)) membagi ilmu politik ke dalam lima cabang, yaitu :

  1. Teori Politik
  2. Hukum Kewarganegaraan dan Ketatanegaraan
  3. Kekuatan-kekuatan Politik
  4. Hubungan Internasional

Politik sudah lama diakui sebagai disiplin ilmu pengetahuan sosial yang berdiri sendiri. Salah satu persyaratan untuk dapat disebut sebagai disiplin ilmu adalah adanya obyek. Obyek formal politik adalah kekuasaan, sedangkan obyek formal ilmu pemerintahan adalah hubungan-hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Sementara obyek formal ilmu negara adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan pertumbuhan , perkembangan, sifat, hakikat dan bentuk-bentuk negara yang meliputi pengkajian konstitusi, lembaga tertinggi negara, penduduk dan wilayah.

Obyek materi ilmu negara sama dengan obyek materi ilmu politik, pemerintahan, administrasi negara  dan hukum tata negara yaitu negara. Obyek materi yang dimaksudkan disini adalah persoalan pokok dan obyek formal adalah pusat perhatian.

Inu Kencana (2000:28), perbedaan obyek materi dan obyek formal ilmu-ilmu kenegaraan tersebut dapat dapat dilihat dalam tabel berikut :

Objek Materi dan Formal Ilmu-Ilmu Kenegaraan

No

Nama Disiplin Ilmu Pengetahuan

Obyek Materi

Obyek Formal

1.

2.

3.

4.

5.

Ilmu Politik

Ilmu Pemerintahan

Ilmu Negara

Ilmu Hukum Tata Negara

Ilmu Administrasi Negara

Negara

Negara

Negara

Negara

Negara

Kekuasaan, kekuatan kelompok elit, keresahan masyarakat dan interest group

Hubungan-hubungan pemerintahan, gejala-gejala pemerintahan, peristiwa-peristiwa pemerintahan

Pertumbuhkembangan negara, sifat dan hakikat negara, bentuk dan teori negara

Peraturan-peraturan, undang-undang, konvensi, konstitusi, yurispuredensi, keputusan-keputusan serta hukum-hukum lainnya.

Administrasi, ketatausahaan, pelayanan, manajemen, pengelolaan, pengawasan serta koordinasi