losandes.biz: Aktivitas Politik Dalam Bisnis Perusahaan Untung atau Buntung

Dalam era yang terus berkembang dengan pesat, informasi telah menjadi komoditas yang tak ternilai harganya. Dari revolusi digital hingga transformasi teknologi, dunia kita kini tenggelam dalam lautan informasi yang tak pernah kering. Artikel ini mengajak kita untuk melangkahkan kaki ke dalam kompleksitas tatanan informasi saat ini, mengeksplorasi tantangan dan peluang yang muncul dalam mengelola dan memahami gelombang informasi yang terus menggulung. Dari algoritma cerdas hingga arus berita yang tak kenal lelah, mari kita telaah bersama bagaimana kita dapat menjadikan informasi sebagai alat untuk mendobrak batasan dan memahami dunia di sekitar kita dengan lebih baik.

Berikut adalah artikel atau berita tentang Harian losandes.biz dengan judul losandes.biz: Aktivitas Politik Dalam Bisnis Perusahaan Untung atau Buntung yang telah tayang di losandes.biz terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

JAKARTA, KOMPAS.com – Keterlibatan politisi di sektor korporasi sudah menjadi hal yang lumrah di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia.

Begitu pun sebaliknya, pengusaha masuk ke dalam politik praktis demi suatu kepentingan.

Namun Professor Fakultas Bisnis dan Hukum Universitas Deakin Australia Ferdinand A. Gil, Alfred menilai, keterlibatan aktivitas politik dalam bisnis tidak bermanfaat positif bagi keberhasilan perusahaan tersebut.

Baca juga: Sri Mulyani: Nominal Defisit APBN Sering Dijadikan Wacana dalam Politik…

Berdasarkan berbagai riset kata dia, perusahaan dengan direktur atau komisioner yang mempunyai hubungan politik tidak mempunyai dampak positif yang signifikan terhadap penghasilan bisnis perusahaan itu sendiri.

Di Indonesia sendiri, keterlibatan politikus dalam bisnis perusahaan tidak diatur oleh undang-undang. Hanya ada aturan OJK menyangkut Politically Exposed Person (PEP) dalam industri jasa keuangan.

Head of Research Center, Faculty of Economics and Business Universitas Airlangga, Iman Harymawan menilai, meski keterlibatan politikus di perusahaan tak dilarang, namun prinsip transparansi dan akuntabel harus dijaga. Menurut dia, perusahaan perlu konsisten terkait hal itu.

Pengawasan etika hubungan politik dan bisnis dinilai sangat diperlukan agar mendorong perusahaan tetap transparan dan akuntabel.

“Namun masih banyak perusahaan yang belum transparan karena sifatnya sebatas sukarela,” kata dia.

Di tempat yang sama, Head of Indonesia Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) Deny Poerhadiyanto menilai, budaya whistleblowing harus terus dikembangkan.

“Koneksi politik dalam berbisinis seharusnya mempunyai kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi negara, tidak hanya kepentingan individu atau perusahaan,” kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.