losandes.biz: Arti Budaya Politik dan Sejarah Perkembangannya di Indonesia

Dalam era yang terus berkembang dengan pesat, informasi telah menjadi komoditas yang tak ternilai harganya. Dari revolusi digital hingga transformasi teknologi, dunia kita kini tenggelam dalam lautan informasi yang tak pernah kering. Artikel ini mengajak kita untuk melangkahkan kaki ke dalam kompleksitas tatanan informasi saat ini, mengeksplorasi tantangan dan peluang yang muncul dalam mengelola dan memahami gelombang informasi yang terus menggulung. Dari algoritma cerdas hingga arus berita yang tak kenal lelah, mari kita telaah bersama bagaimana kita dapat menjadikan informasi sebagai alat untuk mendobrak batasan dan memahami dunia di sekitar kita dengan lebih baik.

Berikut adalah artikel atau berita tentang Harian losandes.biz dengan judul losandes.biz: Arti Budaya Politik dan Sejarah Perkembangannya di Indonesia yang telah tayang di losandes.biz terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta –

Budaya politik adalah perwujudan nilai-nilai politik yang dianut oleh sekelompok masyarakat, bangsa, atau negara yang diyakini sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas politik kenegaraan.

Sementara, definisi menurut Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, budaya politik adalah suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dengan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem itu.

Di Indonesia, atmosfer budaya politik berubah-ubah seiring perkembangan waktu, mulai dari masa penjajahan hingga masa reformasi saat ini. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh bagaimana gaya kepemimpinan yang berlaku pada masing-masing periode.

1. Masa Penjajahan Belanda

Munculnya banyak partai politik di masa ini menimbulkan banyaknya anggota partai politik yang ditangkap, disingkirkan hingga diasingkan oleh pihak Belanda.

Beberapa partai politik yang ikut andil dalam usaha merebut kemerdekaan antara lain Partai Indonesia, Partai Indonesia Raya, Gerakan Rakyat Indonesia, Gabungan Politik Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan masih banyak lagi.

3. Masa Orde Lama

Hasil dari budaya politik pada masa orde lama ini banyak melahirkan beberapa paham seperti komunisme, nasionalisme, hingga paternalisme. Meskipun begitu, pada masa ini tokoh-tokoh politik bisa menjaga keseimbangan budaya politik di masyarakat.

4. Masa Orde Baru

Masa orde baru memiliki budaya politik yang patrimonial. Artinya, politik pada masa ini hanya berlaku bagi pemerintah saja dan masyarakat diperintahkan untuk tunduk pada segala kebijakan yang dirancang penguasa.

Otoriterianisme di zaman Presiden Soeharto ini mendampak pada aksi sosial yakni kerusuhan 1998 yang berupaya untuk menjatuhkan rezim Soeharto.

5. Zaman Reformasi

Budaya politik di zaman reformasi sudah masuk kepada atmosfer masyarakat bebas peropini dan mengadakan kegiatan politik demi memperjuangkan kepentingan bersama. Pada masa ini masyarakat sudah ikut pro aktif dalam menentukan arah kebijakan publik.

Tipe-tipe Budaya Politik

1. Budaya Politik Parokial

Budaya politik parokial biasanya identik dengan sistem politik yang tradisional.

Ciri-ciri budaya politik parokial:

• Kelompok masyarakat dipimpin oleh kepala suku atau pemimpin adat.
• Pola budaya politik parokial ini cenderung membuat masyarakat tidak mengharapkan perubahan apa-apa dalam sistem politiknya.
• Masing-masing dari anggota masyarakat tidak memiliki spesifikasi tugas yang berkaitan dengan sistem politik yang berlaku.
• Hal yang kental dengan budaya politik parokial adalah keberadaan pranata dan unsur-unsur adat yang masih melekat di masyarakatnya.

Selain itu, keberadaan kepala adat mampu menggerakkan kepentingan masyarakat dalam urusan ekonomi maupun sosial.

2. Budaya Politik Kaula

Budaya politik kaula adalah budaya politik yang didominasi oleh masyarakat pada umumnya.

Ciri-ciri budaya politik kaula adalah:

• Masyarakat dalam budaya politik kaula ini memiliki partisipasi yang berfrekuensi tinggi, tapi tidak ikut menentukan perubahan politik.
• Masyarakat menjadi kekuatan yang lebih besar dalam budaya politik kaula ini, hanya saja keberadaannya tidak lebih berdampak dari otoritas sang penguasa. Dapat dikatakan, masyarakat tidak bisa memberikan dampak pada sistem politik yang ada.
• Masyarakat cenderung tunduk kepada keputusan pemerintah karena menurut mereka kebijakan pemerintah tidak dapat diubah atau bersifat mutlak.

Budaya politik kaula termasuk gambaran dari kepemimpinan yang diktator.

• Masyarakat ikut serta memberi masukan dan kritik terhadap kebijakan yang kurang sesuai.
• Masyarakat sadar bahwa peranannya sebagai kesatuan dari individu memiliki hak untuk menolak atau menerika keputusan dari penguasa.

Simak Video “Curhat Tompi Tolak Mentah Masuk Partai Politik”
[Gambas:Video 20detik]

(pal/pal)