losandes.biz: Darurat Negara Dekat Indonesia Ada Kudeta Pemberontakan

Dalam era yang terus berkembang dengan pesat, informasi telah menjadi komoditas yang tak ternilai harganya. Dari revolusi digital hingga transformasi teknologi, dunia kita kini tenggelam dalam lautan informasi yang tak pernah kering. Artikel ini mengajak kita untuk melangkahkan kaki ke dalam kompleksitas tatanan informasi saat ini, mengeksplorasi tantangan dan peluang yang muncul dalam mengelola dan memahami gelombang informasi yang terus menggulung. Dari algoritma cerdas hingga arus berita yang tak kenal lelah, mari kita telaah bersama bagaimana kita dapat menjadikan informasi sebagai alat untuk mendobrak batasan dan memahami dunia di sekitar kita dengan lebih baik.

Berikut adalah artikel atau berita tentang Harian losandes.biz dengan judul losandes.biz: Darurat Negara Dekat Indonesia Ada Kudeta Pemberontakan yang telah tayang di losandes.biz terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Sementara itu, kelompok milisi terus hadir di berbagai sisi negara itu. Hingga kini, konfrontasi antara kelompok milisi dan rezim Junta Myanmar terus terjadi sampai saat ini.

Imbasnya, Myanmar menjadi satu-satunya negara yang tidak diundang dalam perhelatan Sidang Umum ke-44 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) di Jakarta pada 5-10 Agustus 2023. Hal ini lantaran demokrasi di Myanmar dianggap belum terlaksana dengan baik dengan adanya kudeta oleh junta militer.

Keputusan itu secara resmi menunda pemilihan umum (pemilu) yang seharusnya digelar pada Agustus tahun ini. Selain itu, keadaan darurat sendiri memungkinkan militer untuk menjalankan semua fungsi pemerintahan, memberikan kepala dewan militer yang berkuasa, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

NDSC secara nominal adalah badan pemerintah konstitusional, tetapi dalam praktiknya dikendalikan oleh militer.

Mengingatkan saja, keadaan darurat diumumkan ketika pasukan menangkap Aung San Suu Kyi dan pejabat tinggi dari pemerintahannya dan anggota partainya Liga Nasional untuk Demokrasi pada 1 Februari 2021. Pengambilalihan itu membuat mundur demokrasi yang dilakukan selama lima dekade terakhir.

Respons Kemenlu RI

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, melalui Juru Bicara Teuku Faizasyah, ikut buka suara terkait penundaan pemilu di Myanmar. Sejauh ini Indonesia, sebagai ketua ASEAN tahun ini, menyebut belum ada reaksi khusus yang dikeluarkan oleh negara-negara Asia ataupun dari negara ASEAN sendiri.

“Tentunya dari sisi Indonesia kita melihat bahwa hal-hal yang kemudian semakin memperlambat terjadinya proses perdamaian akan semakin menyulitkan posisi Myanmar sendiri. Namun tentunya posisi resmi pemerintah belum kita keluarkan,” katanya saat ditemui di Kemlu.

“Namun kita lihat ini adalah suatu proses internal yang semakin memperlambat pemulihan demokrasi di Myanmar. Tentunya Indonesia akan melihat dari dekat, mengharapkan adanya masukan yang lebih komplit dari perwakilan kita di Myanmar, sehingga kita bisa mengevaluasi hal tersebut,” tambahnya.

Pemberontakan Kelompok Milisi

Adapun salah satu kelompok milisi yang mengkonfrontasi junta militer adalah Tentara Pembebasan Rakyat Bamar (BPLA) yang dipimpin mantan penyair Maung Saungkha. Saat ini, kelompok itu mengaku telah memperoleh pelatihan dari sekutu dan pengalaman pertempuran di perbatasan negara.

Sebagian besar anggota BPLA adalah Bamar, kelompok etnis yang merupakan dua pertiga dari populasi dan mendominasi Myanmar Tengah di mana lembaga pemerintah berada. Mereka mayoritas beragama Buddha.

Institut Strategi dan Kebijakan yang berbasis di Myanmar memperkirakan BPLA memiliki sekitar 1.000 anggota. Angka ini menjadikannya salah satu milisi baru terbesar di negara itu.

Pertumbuhan BPLA banyak bergantung pada keterampilan Maung Saungkha dalam membangun hubungan dengan kelompok bersenjata lainnya. Sebelum kudeta, ia adalah seorang penyair yang sempat dipenjara karena sebuah syair mencela otoritas, yang kemudian menjadikannya aktivis terkenal.

“Rekam jejak itu telah memberi BPLA ‘bobot ideologis’,” kata Richard Horsey, penasihat senior Myanmar di lembaga pemikir Crisis Group, kepada Reuters, Jumat (4/8/2023).

Meski begitu, Maung Saungkha dan pejabat politik BPLA, Yoe Bibi Min, mengatakan perjuangan melawan junta akan berlangsung lama dan mengakui BPLA menghadapi tantangan yang signifikan. Ini terutama terkait pendanaan kelompok itu.

Beberapa kelompok etnis bersenjata telah lama mengandalkan perdagangan narkoba untuk mendapatkan dana, menurut Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan. Tetapi BPLA mengklaim satu-satunya pembiayaan berasal dari donasi, penjualan merchandise bermerek BPLA, dan buku puisi Saungkha.

Selain itu, masalah lain yang meliputi adalah beberapa pasukan telah melarikan diri. Para anggota yang kabur itu mengaku telah merindukan rumah serta bosan dan lelah setelah dua tahun perang.

[Gambas:Video CNBC]

(mkh/mkh)