losandes.biz: JK Golkar Sangat Tergantung kepada Penguasa

Dalam era yang terus berkembang dengan pesat, informasi telah menjadi komoditas yang tak ternilai harganya. Dari revolusi digital hingga transformasi teknologi, dunia kita kini tenggelam dalam lautan informasi yang tak pernah kering. Artikel ini mengajak kita untuk melangkahkan kaki ke dalam kompleksitas tatanan informasi saat ini, mengeksplorasi tantangan dan peluang yang muncul dalam mengelola dan memahami gelombang informasi yang terus menggulung. Dari algoritma cerdas hingga arus berita yang tak kenal lelah, mari kita telaah bersama bagaimana kita dapat menjadikan informasi sebagai alat untuk mendobrak batasan dan memahami dunia di sekitar kita dengan lebih baik.

Berikut adalah artikel atau berita tentang Harian losandes.biz dengan judul losandes.biz: JK Golkar Sangat Tergantung kepada Penguasa yang telah tayang di losandes.biz terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

JAKARTA – Belum adanya keputusan dari DPP Partai Golkar dalam menentukan koalisi pada Pemilu 2024 dikritik sesepuh partai berlambang beringin tersebut. Mantan ketua umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) menilai, ada pengambilan keputusan yang telat dari Ketua Umum Airlangga Hartarto.

“Golkarnya sendiri agak telat sebenarnya mencari atau sangat tergantung kepada penguasa untuk menentukan koalisi-koalisinya,” ujar JK dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7/2024).

JK juga mengkritik pimpinan Golkar yang tak berani segera mengambil sikap terkait kontestasi nasional mendatang. Partai Golkar dan sejumlah partai politik saat ini dinilainya terlalu memiliki banyak pertimbangan sebelum mengambil sikap. “Ini secara demokratis ini berbahaya kalau begini, partai sendiri tidak mandiri seperti itu. Nah, apabila partai diganggu, makin kacau politik ini,” ujar JK.

Di sisi lain, gejolak di tubuh Partai Golkar untuk mendongkel Airlangga Hartarto dari kursi ketua umum terus menghangat. Di tengah wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub), wakil presiden ke-10 dan ke-12 itu menyebut ongkos politik untuk bisa jadi penguasa Golkar bisa mencapai Rp 600 miliar. “Kalau sekarang Anda (ingin) menjadi ketua (umum) Golkar, jangan harap kalau Anda tidak punya modal Rp 500-600 miliar,” kata dia.

JK juga menegaskan sangat tak setuju dengan wacana munaslub, apalagi jika tujuannya adalah menggeser Airlangga dari kursi ketua umum partai berlambang pohon beringin itu. “Karena itu akan lebih menurunkan marwahnya Golkar,” ujar JK.

Di tengah isu munaslub saat ini, ia mengimbau agar seluruh elemen Partai Golkar solid di bawah kepemimpinan Airlangga, khususnya untuk menghadapi Pemilu 2024 yang kurang dari tujuh bulan lagi. “Jangan Golkar dilibatkan situasi yang sulit, jadi siapa pun yang harus memahami itu, bahwa ini soal organisasi, harus bersatu,” ujar JK.

Partai Golkar, jelas JK, adalah salah satu partai tertua di Indonesia yang sudah berpengalaman menghadapi situasi sulit seperti saat ini. Ia juga berpesan, Partai Golkar sebagai partai besar juga harus mampu mengusung kadernya pada Pilpres 2024. “Karena partai besar, dia mempunyai juga kemampuan ataupun hak. Partai kedua terbesar mempunyai semacam kemampuan untuk meningkatkan suara nomor satu, apabila jadi (calon) wakil (presiden), gitu kan,” ujar JK.

Forum tersebut juga menegaskan komitmen Partai Golkar dalam mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga 2024. Airlangga juga disebutnya akan sampai akhir berada bersama Jokowi.

Seluruh ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia menolak wacana munaslub untuk mengganti ketua umum. Berkumpulnya 38 ketua DPD Partai Golkar itu juga menjadi forum konsolidasi untuk pemenangan Pemilu 2024. “Kami ingin menegaskan kalau ada yang mengatakan bahwa isu munaslub itu diusulkan oleh 2/3 (DPD Golkar), kami nyatakan 100 persen kami di sini menolak munaslub,” ujar Doli.

Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, seluruh pimpinan DPD Golkar sepakat 100 persen untuk tetap mendukung Airlangga. Artinya, mereka menolak wacana munaslub yang digulirkan beberapa kader Golkar. “Kami semua menolak munaslub dan dukung Ketum Airlangga Hartarto 100 persen,” kata Zaki.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai kerja sama dengan partai lain justru diperlukan agar Golkar bisa maju dalam pilpres. “Kerja sama selalu diperlukan karena Golkar butuh kerja sama partai untuk maju dalam pemilihan presiden,” kata Airlangga.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang disebut siap mencalonkan diri menjadi ketua umum Partai Golkar menyerahkan wacana munaslub kepada DPP. “Sudah saya ini, ya, sudah saya jelaskan, itu urusan DPP,” kata Bahlil.

Bahlil juga ingin agar pergantian ketua umum partai berlambang pohon beringin itu melalui mekanisme organisasi. “Nanti kita lihat. Lewat mekanisme organisasi saja, ya. Nanti kita lihat, nanti kita lihat. Serahkan itu kepada DPP,” ujarnya.