losandes.biz: Menteri dan Wakil Menteri Jokowi di Kepengurusan Partai Golkar
Dalam era yang terus berkembang dengan pesat, informasi telah menjadi komoditas yang tak ternilai harganya. Dari revolusi digital hingga transformasi teknologi, dunia kita kini tenggelam dalam lautan informasi yang tak pernah kering. Artikel ini mengajak kita untuk melangkahkan kaki ke dalam kompleksitas tatanan informasi saat ini, mengeksplorasi tantangan dan peluang yang muncul dalam mengelola dan memahami gelombang informasi yang terus menggulung. Dari algoritma cerdas hingga arus berita yang tak kenal lelah, mari kita telaah bersama bagaimana kita dapat menjadikan informasi sebagai alat untuk mendobrak batasan dan memahami dunia di sekitar kita dengan lebih baik.
Berikut adalah artikel atau berita tentang Harian losandes.biz dengan judul losandes.biz: Menteri dan Wakil Menteri Jokowi di Kepengurusan Partai Golkar yang telah tayang di losandes.biz terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.
JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Golkar telah mengumumkan jajaran kepengurusan dewan pimpinan pusat untuk periode 2019-2024 pada Rabu (15/1/2020).
Dari sejumlah nama yang diumumkan, beberapa di antaranya merupakan menteri dan wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Kemudian, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita (Wakil Ketua Umum) dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zaenudin Amali (Wakil Ketua Dewan Pembina).
Baca juga: Formasi DPP Golkar ala Airlangga: Unsur Milenial, 11 Waketum, hingga Tanpa JK
Selain itu, wakil menteri yang ada di kepengurusan DPP Partai Golkar adalah Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga (Ketua DPP).
Airlangga mengatakan, kepengurusan baru yang dibentuk telah mengaplikasikan amanat Undang-Undang Partai Politik, di mana 30 persennya diisi oleh perempuan.
“Kepengurusan ini juga inklusif, sudah mengakomodir semua elemen. Baik perempuan, milenial, dan dari unsur-unsur yang lain,” kata Airlangga melalui keterangan tertulis, Rabu (15/1/2020).
Presiden Jokowi pada saat periode pertama kepemimpinannya, pernah melarang para menteri yang duduk di kursi kabinet untuk rangkap jabatan di partai politik.
“Yang saya sampaikan dari awal ya begitu. Ya sudah,” ujar Jokowi, di sela blusukan ke proyek sodetan Ciliwung-Kanal Banjir Timur, Jakarta, Agustus 2014.
Pada akhirnya, Jokowi memilih 14 menteri dari partai politik sebagai pembantunya. Sementara, 20 menteri lainnya berasal dari kalangan profesional.
Ada empat menteri dari PDI-P, empat menteri dari PKB, tiga dari Partai Nasdem, dua dari Hanura, dan satu dari PPP.
Empat belas menteri itu disebut-sebut telah menanggalkan jabatan mereka di partai politik masing-masing.
Baca juga: Bambang Soesatyo hingga Rizal Mallarangeng, Ini 11 Waketum Golkar 2019-2024
Pada reshuffle kabinet jilid II, Juli 2016, Jokowi menunjuk Wiranto sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Saat itu, Wiranto masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura.
Tak lama setelah itu, Wiranto langsung melepas jabatannya di partai. Posisi Ketua Umum Hanura diambil alih oleh Oesman Sapta Odang.
Pada periode kedua kepemimpinannya, Jokowi berubah sikap. Ia tak mempersoalkan para menterinya untuk rangkap jabatan di partai politik.
“Dari pengalaman lima tahun kemarin, baik ketua maupun yang bukan ketua partai, saya melihat yang paling penting adalah bisa membagi waktu, dan ternyata juga tidak ada masalah,” kata Jokowi usai pelantikan kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.