losandes.biz: Politisi PSI Senggol Anies Sodetan Kali Ciliwung yang Mangkrak Bukti Gubernur Punya Agenda lain
Dalam era yang terus berkembang dengan pesat, informasi telah menjadi komoditas yang tak ternilai harganya. Dari revolusi digital hingga transformasi teknologi, dunia kita kini tenggelam dalam lautan informasi yang tak pernah kering. Artikel ini mengajak kita untuk melangkahkan kaki ke dalam kompleksitas tatanan informasi saat ini, mengeksplorasi tantangan dan peluang yang muncul dalam mengelola dan memahami gelombang informasi yang terus menggulung. Dari algoritma cerdas hingga arus berita yang tak kenal lelah, mari kita telaah bersama bagaimana kita dapat menjadikan informasi sebagai alat untuk mendobrak batasan dan memahami dunia di sekitar kita dengan lebih baik.
Berikut adalah artikel atau berita tentang Harian losandes.biz dengan judul losandes.biz: Politisi PSI Senggol Anies Sodetan Kali Ciliwung yang Mangkrak Bukti Gubernur Punya Agenda lain yang telah tayang di losandes.biz terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Setelah mangrak di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, kini sodetan Kali Ciliwung justru rampung saat kepemimpinan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada Senin (31/7/2023) lalu.
“Ini jadi pembelajaran kalau Pj Gubernur tegak lurus dengan Presiden, masalah apapun cepat selesai,” ujar William, Rabu (2/8/2023).
Baca juga: 7 Tahun Digarap, Kali Sodetan Kali Ciliwung Mampu Atasi Banjir di Kampung Melayu hingga Manggarai
Menurutnya, Indonesia adalah negara kesatuan, dan sosok Presiden adalah pimpinan dari seluruh Gubernur.
Selain itu, konstitusi juga mengamanahkan bahwa dalam NKRI, presiden adalah Kepala Pemerintahan yang punya kewenangan mengatur dan mengkoordinasikan jalannya pemerintah daerah di luar bingkai otonomi daerah.
“Gubernur tidak boleh punya agenda sendiri yang bertentangan dengan kebijakan Presiden,” ujarnya.
“Dalam hal ini misalnya, Gubernur bertugas membebaskan lahan dan Presiden melalui Menteri PUPR melakukan normalisasi,” kata William.
Baca juga: Heru Budi Hartono Pastikan Pembebasan Lahan di Proyek Sodetan Kali Ciliwung Sudah Selesai
“Kalau Gubernur punya konsep bertentangan dengan Presiden dalam penanganan banjir maka proses itu akan mangkrak,” sambung anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini.
William mengatakan dalam mengurus DKI Jakarta dengan masalah yang kompleks, tentu tidak bisa dilakukan oleh Gubernur sendirian.
Karena itu, harus bersama Presiden karena berkaitan dengan kota-kota sekitar Jakarta seperti Bogor misalnya dalam konteks pengendalian banjir dari hulu ke hilir.
“Diperlukan sinergitas antara gubernur yang memimpin daerah dengan pemerintah pusat, khususnya Presiden untuk mengatur kebijakan antar Provinsi nantinya,” ungkapnya.
Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News