losandes.biz: Proyek Sodetan Kali Ciliwung Mangkrak Terganjal Pembebasan Lahan

Dalam era yang terus berkembang dengan pesat, informasi telah menjadi komoditas yang tak ternilai harganya. Dari revolusi digital hingga transformasi teknologi, dunia kita kini tenggelam dalam lautan informasi yang tak pernah kering. Artikel ini mengajak kita untuk melangkahkan kaki ke dalam kompleksitas tatanan informasi saat ini, mengeksplorasi tantangan dan peluang yang muncul dalam mengelola dan memahami gelombang informasi yang terus menggulung. Dari algoritma cerdas hingga arus berita yang tak kenal lelah, mari kita telaah bersama bagaimana kita dapat menjadikan informasi sebagai alat untuk mendobrak batasan dan memahami dunia di sekitar kita dengan lebih baik.

Berikut adalah artikel atau berita tentang Harian losandes.biz dengan judul losandes.biz: Proyek Sodetan Kali Ciliwung Mangkrak Terganjal Pembebasan Lahan yang telah tayang di losandes.biz terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

JAKARTA – Urusan penanggulangan banjir kerap jadi ujian tiap pemimpin Jakarta. Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pernah merasakannya. Segala siasat dilanggengkan. Ide membuat Sodetan Kali Ciliwung pun dijalankan.

Empunya kuasa lalu berkolaborasi dengan Kementerian PUPR. Pembebasan lahan urusan DKI Jakarta, sedang Kementrian PUPR urusi pembangunan. Namun, urusan pembebasan lahan terlampau sulit hingga proyek itu mangkrak beberapa tahun.

Jokowi-Ahok kemudian melanggengkan banyak gebrakan. Namun, tiada yang terdengar optimal. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun ikut turun tangan memberikan ide. SBY meminta Jokowi-Ahok membangun Sodetan Kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur (KBT).

SBY berpikir pembangunan Sodetan Ciliwung dianggap mampu mengurangi debit banjir di Jakarta. Sebab, sodetan itu akan mengalihkan air Kali Ciliwung ke KBT sebanyak 60 meter kubik per detik. Jokowi-Ahok pun mendukungnya.

Pemerintah DKI Jakarta akhirnya diarahkan untuk berkolaborasi dengan Kementerian PUPR. Kolaborasi itu membuat keduanya berbagi peran. Pemerintah DKI Jakarta melakukan pembebasan lahan. Sedang Kementerian PUPR melaksanakan tugasnya membangun Sodetan Ciliwung.

“Dengan disetujuinya anggaran sebesar itu untuk pembangunan Sodetan Kali Ciliwung (proyek dengan memotong arus Kali Ciliwung agar aliran air bisa dialihkan ke Kanal Banjir Timur) Ahok merasa senang. Semuanya karena DPR tidak mempersulit tetapi memperlancar rencana pembangunan soderan Kali Ciliwung.”

“Dengan disetujuinya pembangunan Sodetan Kali Ciliwung dengan dukungan anggaran yang memadai diharapkan Sodetan Kali Ciliwung dapat diselesaikan pengerjaannya dalam jangka waktu 2 tahun. Dengan pengerjaan selama dua tahun Ahok pun berharap pada tahun 2014 atau 2015 Sodetan Kali Ciliwung sudah bisa difungsikan untuk mengendalikan banjir di Ibu Kota Jakarta,” terang Ismantoro Dwi Yuwono dan kawan-kawan dalam buku Gara-Gara Ahok: Dari Kegaduhan ke Kegaduhan (2017).

Pembebasan Lahan Jadi Kendala

Kala itu tugas membebaskan lahan sudah dalam komando Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta yang baru. Perpindahan kuasa itu karena Jokowi telah jadi Presiden Indonesia terpilih. Sukarnya melanggengkan pembebasan lahan turut diamini Ahok.

Kesulitan makin menjadi-jadi kala segenap warga Bidara Cina melayangkan dua gugatan terkait pembebasan lahan mereka. Gugatan pertama diarahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan kedua adalah gugatan class action ke Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta.

Pemerintah DKI Jakarta sempat tak terima dalam melakukan kasasi. Namun, kasasi itu dicabut oleh Anies Baswedan yang menggantikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta yang baru pada 2019. Anies lebih memilih untuk menaati putusan PTUN Jakarta dengan memberikan ganti rugi lahan warga dan bangunan.

Penggantian ganti rugi itu antara lain Rp25 juta per meter persegi tanah dan Rp3 juta untuk per meter persegi bangunan. Ironinya, sampai Jabatan Anies berakhir proyek ini tak kunjung selesai.

Proyek Sodetan Ciliwung baru mendapatkan titik terang pada era Pejabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Segala macam urusan ganti rugi dibereskannya. Pun akhirnya proyek Sodetan Ciliwung berhasil diresmikan pada 31 Juli 2023.

“Dengan selesainya Sodetan Ciliwung ditambah adanya Bendungan Ciawi dan Sukamahi, normalisasi Sungai Ciliwung, dan Kanal Banjir Timur bisa menyelesaikan sekiranya 62 persen permasalahan banjir di Jakarta. Masih ada 38 persen lagi yang harus dikerjakan bersama-sama oleh Kementerian PUPR dan Pemprov DKI,” ujar Presiden Jokowi kala meresmikan proyek Sodetan Ciliwung sebagaimana dikutip laman Kementerian PUPR, 31 Juli 2023.