losandes.biz: Dorong Revisi UU Pemilu Terkait Batas Usia Capres PKS Jangan Seret MK Keluar Kewenangannya
Dalam era yang terus berkembang dengan pesat, informasi telah menjadi komoditas yang tak ternilai harganya. Dari revolusi digital hingga transformasi teknologi, dunia kita kini tenggelam dalam lautan informasi yang tak pernah kering. Artikel ini mengajak kita untuk melangkahkan kaki ke dalam kompleksitas tatanan informasi saat ini, mengeksplorasi tantangan dan peluang yang muncul dalam mengelola dan memahami gelombang informasi yang terus menggulung. Dari algoritma cerdas hingga arus berita yang tak kenal lelah, mari kita telaah bersama bagaimana kita dapat menjadikan informasi sebagai alat untuk mendobrak batasan dan memahami dunia di sekitar kita dengan lebih baik.
Berikut adalah artikel atau berita tentang Harian losandes.biz dengan judul losandes.biz: Dorong Revisi UU Pemilu Terkait Batas Usia Capres PKS Jangan Seret MK Keluar Kewenangannya yang telah tayang di losandes.biz terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.
Ia mengatakan tidak sepakat jika kewenangan membuat atau mengubah UU yang dimiliki DPR dan Pemerintah justru dipasrahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Serahkan ke DPR. Karena itu masuk substansi. Jangan seret MK keluar kewenangannya sebagai negative legislators,” kata Mardani kepada Kompas.com, Jumat (4/8/2023).
Mardani mengingatkan bahwa semua urusan negara bisa repot jika MK ikut campur, terutama substansi UU.
Baca juga: Malu-malu Kucing Pemerintah dan DPR Ingin Turunkan Usia Minimum Capres
“(Apa yang disampaikan) MK benar,” ujar Mardani.
Terkait usia 35 tahun, Mardani mengatakan bahwa partainya tak ambil pusing.
Namun, tak dipungkirinya di banyak negara sudah memiliki pemimpin berkualitas di usia muda.
Ia lantas mencontohkan sejumlah tokoh pemimpin Negara berusia muda, seperti PM Jacindra Arden di Selandia Baru, atau PM Trudeau di Kanada.
“Wajar syarat usia turun. Tapi di angka berapa, biar itu jadi domain DPR dan Pemerintah. Karena masuk dalam substansi. Hak pembuat Undang-Undang,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, DPR dan pemerintah kompak memberi sinyal setuju agar batas minimum usia calon presiden dan wakil presiden turun dari 40 ke 35 tahun atau berpengalaman sebagai penyelenggara negara.
Sinyal ini tampak dalam keterangan masing-masing yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan perkara nomor 29, 51, dan 55/PUU-XXI/2023 terkait Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 1 Juli 2023.
DPR diwakili anggota Komisi III dari fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman.
Sebab, Konstitusi UUD 1945 tidak mengatur sama sekali batasan-batasan itu.
DPR juga menyinggung bahwa menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk produktif akan sangat berperan dalam beberapa tahun mendatang.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.