Blog

losandes.biz: Dugaan CaweCawe Jokowi di Balik Syarat Usia CapresCawapres Mungkinkah Gibran Maju


Dalam era yang terus berkembang dengan pesat, informasi telah menjadi komoditas yang tak ternilai harganya. Dari revolusi digital hingga transformasi teknologi, dunia kita kini tenggelam dalam lautan informasi yang tak pernah kering. Artikel ini mengajak kita untuk melangkahkan kaki ke dalam kompleksitas tatanan informasi saat ini, mengeksplorasi tantangan dan peluang yang muncul dalam mengelola dan memahami gelombang informasi yang terus menggulung. Dari algoritma cerdas hingga arus berita yang tak kenal lelah, mari kita telaah bersama bagaimana kita dapat menjadikan informasi sebagai alat untuk mendobrak batasan dan memahami dunia di sekitar kita dengan lebih baik.

Berikut adalah artikel atau berita tentang Harian losandes.biz dengan judul losandes.biz: Dugaan CaweCawe Jokowi di Balik Syarat Usia CapresCawapres Mungkinkah Gibran Maju yang telah tayang di losandes.biz terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Saat itu, isu gugatan batas usia tersebut belum mengemuka lantaran elite politik masih menyoroti putusan MK mengenai sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup.

Menurutnya, langkah cawe-cawe Jokowi sudah terendus oleh SBY. Presiden RI keenam itu dinilai memiliki pengalaman, ketajaman analisis, hingga sumber informasi dan referensi yang sahih.

“Dan jika kita jeli, dalam buku yang ditulis sendiri oleh Pak SBY berjudul ‘Pilpres 2024 & Cawe-cawe Presiden Jokowi, The President Can Do No Wrong’ jelas tergambarkan di poin kelima,” ujar Syahrial.

Namun demikian, menurutnya, belum tentu pasangan yang mendapat dukungan Jokowi akan melewati jalan yang mulus pada Pilpres 2024.

“Karena tindakan tersebut bisa saja membuat prahara di tubuh partai politik, di mana independensi partai politik dibredel akibat pemimpinnya tersandung masalah hukum misalnya,” kata Syahrial.

PDI-P Mengendus Ada Manuver Kekuasaan

“Dari hasil diskusi dengan para ahli hukum tata negara terkait batas usia itu adalah bagian dari Open Legal Policy yang dimiliki oleh DPR-RI,” imbuhnya.

Jokowi Minta Tak Berandai-andai

“Jangan menduga-duga. Jangan berandai-andai,” ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers usai meninjau Pasar Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (4/8/2023) sebagaimana dilansir dari keterangan resmi.

Dia  juga menegaskan, uji materi di MK merupakan tugas, pokok, dan fungsi kekuasaan yudikatif. “Saya enggak mengintervensi, itu urusan yudikatif,” kata Jokowi.

Sementara itu, capres dari Nasdem, Demokrat, dan PKS, Anies Baswedan menyerahkan, persoalan tersebut kepada MK. Ia yakin MK akan mengeluarkan putusan sesuai spirit konstitusi.

“Biar MK yang putuskan,” ujar Anies di Rumah Temu Relawan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat (3/8/2023).

“Saya sih percaya bahwa MK akan mengambil keputusan sesuai dengan spirit konstitusi, itu saja,” tambah dia.

“Kita lihat tekad, idealisme, kemampuan seseorang. Kalau saya lihat ya banyak negara itu pemimpinnya muda-muda ya sekarang,” tambah dia.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta sekaligus Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam mengatakan, batas usia jabatan politik yang dipilih langsung oleh masyarakat terkait dengan kematangan leadership. Persoalan kematangan, kata Anam, sangat berhubungan dengan usia yang sudah dianggap dewasa.

“Kedewasaan seseorang menurut hukum nyatanya berbeda-beda antara peraturan perundang-undangan satu dengan lainnya,” kata Anam dalam kolom opininya di Kompas.com.

“Dengan adanya jaminan perlindungan yang sama, maka para kaum muda juga akan bersemangat dalam berpartisipasi dalam pembangunan bangsa,” ujar Anam.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.