losandes.biz: Ganjalan Ridwan Kamil Meski Disebut Capres Potensial

Dalam era yang terus berkembang dengan pesat, informasi telah menjadi komoditas yang tak ternilai harganya. Dari revolusi digital hingga transformasi teknologi, dunia kita kini tenggelam dalam lautan informasi yang tak pernah kering. Artikel ini mengajak kita untuk melangkahkan kaki ke dalam kompleksitas tatanan informasi saat ini, mengeksplorasi tantangan dan peluang yang muncul dalam mengelola dan memahami gelombang informasi yang terus menggulung. Dari algoritma cerdas hingga arus berita yang tak kenal lelah, mari kita telaah bersama bagaimana kita dapat menjadikan informasi sebagai alat untuk mendobrak batasan dan memahami dunia di sekitar kita dengan lebih baik.

Berikut adalah artikel atau berita tentang Harian losandes.biz dengan judul losandes.biz: Ganjalan Ridwan Kamil Meski Disebut Capres Potensial yang telah tayang di losandes.biz terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Bandung –

Pengamat politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Karim Suryadi mengatakan kapasitas Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jabar merupakan modal kompetensi yang tak terbantahkan, bahkan untuk jabatan presiden sekalipun.

“Dengan atau tanpa survei, kontribusi Ridwan Kamil bagi pasangannya mudah dibaca. Selain kapasitas, Ridwan Kamil memiliki popularitas yang bagus, dan elektabilitas yang tinggi,” kata Karim Suryadi, Rabu (6/7/2022).

Karim menilai Ridwan Kamil memiliki resistensi yang rendah. Sehingga Ridwan Kamil sangat potensial untuk maju dan meraup suara.

“Jadi Ridwan Kamil adalah sosok yang paling potensial dijual dibanding gubernur lain,” ucap Karim.

Karim mengatakan Ridwan Kamil memilik masalah yaitu memenangkan tiket yang digenggam parpol. Jika parpol berambisi ikut kontestasi dan memaksakan pimpinannya maju, peluang munculnya tokoh di luar struktur partai kian kecil.

“Sederhananya, jika calon berasal dari militer ia harus memiliki pengalaman menduduki jabatan tertinggi, setidak-tidaknya berpengalaman menangani urusan pertahanan dalam lingkup nasional. Kalau datang dari sipil, ia memiliki pengalaman menangani urusan publik setidaknya selevel provinsi,” pungkasnya.

(sud/ors)