losandes.biz: Keterlibatan Militer dalam Politik Indonesia sebagai Negara Demokrasi

Dalam era yang terus berkembang dengan pesat, informasi telah menjadi komoditas yang tak ternilai harganya. Dari revolusi digital hingga transformasi teknologi, dunia kita kini tenggelam dalam lautan informasi yang tak pernah kering. Artikel ini mengajak kita untuk melangkahkan kaki ke dalam kompleksitas tatanan informasi saat ini, mengeksplorasi tantangan dan peluang yang muncul dalam mengelola dan memahami gelombang informasi yang terus menggulung. Dari algoritma cerdas hingga arus berita yang tak kenal lelah, mari kita telaah bersama bagaimana kita dapat menjadikan informasi sebagai alat untuk mendobrak batasan dan memahami dunia di sekitar kita dengan lebih baik.

Berikut adalah artikel atau berita tentang Harian losandes.biz dengan judul losandes.biz: Keterlibatan Militer dalam Politik Indonesia sebagai Negara Demokrasi yang telah tayang di losandes.biz terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Perlu diketahui bahwasanya keberadaan pasukan Tentara di Indonesia ini awalnya mengalami pro dan kontra pada masa Ir. Soekarno. Saat itu, kaum yang lebih tua lebih setuju untuk menggunakan cara-cara yang damai seperti negosiasi dan diplomasi, tetapi para kaum yang lebih muda agak kontra dan menyatakan bahwa militer ini bagian penting yang tidak boleh hilang karena bagaimanapun juga tetap diperlukan demi keamanan dan pertahanan negara Indonesia yang notabenenya negara baru merdeka serta sangat rentan terhadap serangan dari luar. Inilah sebabnya Tentara Indonesia itu berdiri sendiri, mereka tidak diciptakan dan tidak ada campur tangan dari pemerintah atau partai politik.

Pada masa selanjutnya yakni dari masa orde lama sampai era reformasi, peran militer cenderung masih digencarkan, mengingat Indonesia adalah negara yang baru merdeka, masih harus membenahi dari struktur, wilayah, kepemimpinan, dan lain-lain. Belum lagi masalah ancaman yang tidak hanya datang dari luar tapi juga pemberontakan-pemberontakan dari dalam. Maka di sini akan dijelaskan secara garis besar mengenai keterlibatan militer pasca kemerdekaan. Pertama masa orde lama, yang paling menonjol pada masa ini yaitu adanya dualism kepemimpinan, militer dan politik. Tokoh utama di sini tentunya TNI yang saat itu dapat dikategorikan sebagai tipologi tentara pretorian revolusiner yang memiliki kecenderungan kuat untuk berpolitik.

Selanjutnya masa demokrasi parlementer dengan peristiwa yang terkenal pada 17 Oktober 1952. Demonstrasi besar-besaran di gedung parlemen yang dilakukan untuk menuntut pergantian parlemen dan menyegerakan proses pemilu. Banyak mosi-mosi diajukan di sana untuk mere-organisasi TNI menjadi tentara yang professional. Setelah itu pada masa transisi yakni sekitar tahun 1957-1959, Jenderal Nasution berusaha mendapatkan legitimasi agar TNI tidak hanya dilibatkan dalam masalah militer, tetapi juga non-militer. Hal ini tentu menimbulkan reaksi pro dan kontra di kalangan partai politik dan masyarakat. Akibatnya, terjadi penentangan-penentangan dari berbagai pihak hingga Soekarno mengeluarkan S.O.B atau tanda bahwa Negara berada dalam keadaan darurat perang. Nah, S.O.B inilah yang menjadi dasar hukum bagi militer untuk bertindak dalam kegiatan politik non-militer. Setelahnya terlihat militer dijadikan landasan utama dengan mengurangi keikutsertaan partai-partai politik dalam Kabinet yang baru.

• Sebagai pilar order baru, pengangkatan TNI di bangku DPR yang disahkan oleh Susduk DPR/MPR RI
• Sebagai stabilisator dan dinamisator. Golkar mewujudkan peran TNI di politik untuk menjadmin berjalannya demokrasi dan ingin membuat kekuatan politik dominan.
• Memberikan kesempatan berbisnis kepada para TNI, demi untuk menopang kesejahteraan keluarganya.
• TNI menjalankan fungsi modernisasi bersama ABRI dengan masuk ke daerah-daerah tertinggal.

Bagaimanapun, militer tidak akan ikut campur dalam permasalahan politik jika rezim-rezim sipil yang berkuasa mempunyai legitimasi kuat sehingga pertikaian, penentangan, serta pemberontakan tidak menjadi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas negara. Sebaliknya jika rezim tidak mampu menghadapi ancaman-ancaman tersebut dan malah melakukan politicking demi kepentingan pribadi atau kelompok maka militer akan mengintervensi. Memang idealnya, dalam negara demokrasi seperti Indonesia peran TNI sebaiknya difokuskan pada posisi militer untuk menjaga pertahanan dan keamanan secara proporsional.

Referensi

Nurhasanah Leni. “Keterlibatan Militer Dalam Kancah Politik Di Indonesia”. Jurnal TAPIs. Vol.9 No.1, 2013.

Yahya A. Muhaimin. “ABRI dan Demokrasi di Indonesia”. JSP. Vol.1, No. 3, 1998.

Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya