losandes.biz: Stabilitas Politik 2023 dalam Bingkai Pertumbuhan Kesejahteraan

Dalam era yang terus berkembang dengan pesat, informasi telah menjadi komoditas yang tak ternilai harganya. Dari revolusi digital hingga transformasi teknologi, dunia kita kini tenggelam dalam lautan informasi yang tak pernah kering. Artikel ini mengajak kita untuk melangkahkan kaki ke dalam kompleksitas tatanan informasi saat ini, mengeksplorasi tantangan dan peluang yang muncul dalam mengelola dan memahami gelombang informasi yang terus menggulung. Dari algoritma cerdas hingga arus berita yang tak kenal lelah, mari kita telaah bersama bagaimana kita dapat menjadikan informasi sebagai alat untuk mendobrak batasan dan memahami dunia di sekitar kita dengan lebih baik.

Berikut adalah artikel atau berita tentang Harian losandes.biz dengan judul losandes.biz: Stabilitas Politik 2023 dalam Bingkai Pertumbuhan Kesejahteraan yang telah tayang di losandes.biz terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Di perkirakan topik ini akan benar-benar mendominasi media nasional dan media sosial di tahun 2023. Terutama menjelang pendaftaran calon presiden pada Oktober 2023.

Mengapa demikian? Alasannya sederhana, karena Presiden Joko Widodo yang sedang menjabat tidak dapat bersaing lagi dalam pemilihan presiden yang akan datang, karena sudah menjabat selama dua periode.

Itu menyiratkan bahwa – setelah sepuluh tahun – Indonesia akan melihat seorang pemimpin baru. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan ketidakpastian karena bukan tidak mungkin seorang pemimpin baru akan mengambil pendekatan baru.

Kehadiran pemimpin baru dengan pendekatan berbeda berpotensi menimbulkan instabilitas sosial dan politik, terutama karena Indonesia adalah negara demokrasi yang muda dan sangat beragam.

Salah satu yang sangat berbeda dari pendekatan yang digunakan pendahulunya, mungkin terkait dengan arah kebijakan. Misalnya, soal pembangunan infrastruktur atau hubungan luar negeri.

Kondisi politik kawasan Asean

Situasi politik Indonesia tahun 2023 memang tak sepenuhnya ditentukan oleh apa yang berkembang di dalam negeri, melainkan juga oleh kondisi politik kawasan Association of Southeast Asian Nations (Asean).

Pada 2023 Indonesia memegang kembali keketuaan Asean, meneruskan estafet yang sebelumnya dipegang oleh Kamboja. Keketuaan Indonesia ini merupakan kali keempat, setelah menjabat sebagai Ketua Asean pada tahun 1973, 2003, dan 2011.

Junta Militer Myanmar, misalnya, tetap berkuasa di negara yang menjadi gelap gulita demokrasi, dan menjadi negara yang gagal dalam praktik demokrasi.

Sementara itu Presiden Filipina, periode 2016-2022, Rodrigo Duterte terus melakukan dan mengawasi dengan keras media dan masyarakat sipil, serta melakukan perang narkoba yang brutal, hingga akhir masa jabatannya pada Juni 2022 lalu.

Hanya ada sedikit bukti bahwa presiden baru Ferdinand Marcos Jr akan lebih demokratis dibandingkan Duterte.

Dia melanjutkan tindakan keras Duterte terhadap media dan masyarakat sipil — aktivis terkemuka Walden Bello ditangkap tak lama setelah pelantikan Marcos Jr — dan melindungi Duterte dari penyelidikan apa pun atas pelanggaran hak asasi besar-besaran mantan presiden itu. Pemimpin oposisi terkemuka Senator Leila de Lima tetap dipenjara.

Di bagian lain, koalisi parlementer pro-militer Thailand tetap berkuasa karena pemilu 2019 yang cacat. Di negeri ini berlaku pelarangan partai oposisi, dan fakta bahwa hakim Thailand terikat pada militer dan sekutunya.

Raja Thailand, yang seharusnya berada di atas politik, semakin melibatkan dirinya dalam politik dan bisnis, dan telah menyatakan minat untuk mengembalikan negara ke monarki absolut.

Pada 2023, Thailand, akan mengadakan pemilu. Kemungkinan besar, rakyat Thailand akan memberikan suara dalam jumlah besar untuk partai-partai oposisi dan pro-demokrasi, tetapi partai-partai ini akan dicegah untuk menjabat, karena partai-partai pro-militer dan sekutunya bermanuver untuk menjauhkan oposisi dari kekuasaan.

Malaysia, sekarang sedang memenjarakan mantan perdana menteri Najib tun Razak atas kejahatannya—sebuah langkah penting untuk mengekang impunitas—mempertahankan koalisi berkuasa yang didominasi oleh partai Najib, yang memerintah Malaysia secara otokratis selama beberapa dekade.

Tahun 2023, Malaysia juga harus mengadakan pemilihan umum. Diperkirakan akan ada banyak manuver politik sebelum pemilihan.

Meskipun partai-partai baru akan ikut bersaing, tampaknya UMNO, partai yang mendominasi negara, seringkali dengan menggunakan cara-cara semi-otokratis dan persekongkolan, akan menang.

Vietnam juga berlanjut ke arah yang lebih otoriter. Sementara krisis utang dan masalah ekonomi telah menyebabkan beberapa gejolak di Laos, protes yang sangat tidak biasa ini tidak mungkin berdampak banyak pada rezim yang berkuasa, yang tetap memegang kendali penuh negara dan menekan demonstrasi sekecil apa pun.

Singkatnya, 2023 menjanjikan tahun yang mengerikan bagi demokrasi di Asean. Ada potensi titik terang—mungkin oposisi pro-demokrasi akan menang di Thailand dan kemenangan mereka akan dihormati, atau mungkin akan ada kemajuan nyata di Myanmar—tetapi secara keseluruhan, prospeknya suram.

Lebih kondusif, tapi ada tantangan

Berbeda dengan beberapa negara tetangga, kondisi politik Indonesia relatif lebih kondusif. Itu sebabnya, selama era Presiden Joko Widodo, Indonesia bisa fokus memperkokoh kekuatan ekonominya melalui pembangunan infrastruktur secara massif dan penguatan hubungan luar negeri, terutama melalui G20 dan Asean.

Namun, berkenaan dengan iklim sosial politik, Indonesia sudah memiliki tantangan cukup berat yang berasal dari kelompok radikalis dalam dua dekade terakhir.

Teranyar, Rabu, 7 Desember 2022 pagi, bom bunuh diri meledak di Polsek Astanaanyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Seminggu kemudian, tim Densus 88 menangkap empat terduga teroris jaringan Jamaah Islamiyah di Sumatera Selatan.

Isu-isu tersebut mencerminkan ketidakadilan sosial dan menjadi salah satu akar aksi pemberontakan di Papua, misalnya.

Bertolak dari isu-isu pokok itu, banyak analis politik berharap para kandidat memfokuskan perhatiannya pada bagaimana solusinya.

Tentu saja, hal itu dapat berpengaruh besar pada stabilitas sosial politik dan demokrasi Indonesia.

Pemerintah menyadari bahwa tahun 2023 adalah tahun penuh tantangan, karena menjelang Tahun Politik 2024. Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengimbau seluruh partai politik di tanah air menjaga situasi politik yang kondusif.

Situasi global saat ini tidak normal, kata dia, sebanyak 14 negara antre menerima pinjaman dari International Monetary Fund (IMF) untuk mengatasi masalah ekonomi di negaranya masing-masing.

Sementara Bank Dunia kemungkinan besar akan membatasi pinjaman karena kondisi ekonomi global yang lesuh.

Dalam kesempatan itu, Presiden mengingatkan para tokoh yang akan mencalonkan diri dalam Pilpres mendatang untuk terlibat dalam gagasan politik membawa kesejukan dan kedamaian.

Ia berharap agar para kandidat tidak memanfaatkan isu SARA, politisasi agama, atau politik identitas sebagai alat politik. Sebab hal itu akan sangat berbahaya bagi negara besar seperti kita, Indonesia yang merupakan negara majemuk.

Sejatinya, peringatan tersebut tidak hanya ditujukan kepada partai politik para kandidat presiden dan calon pemimpin lainnya. Melainkan, itu ditujukan kepada semua elemen bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa mesti ikut ambil bagian menjaga stabitas politik.
Lembaga pendidikan, misalnya, hendaknya memberi pelajaran politik agar para generasi muda (mahasiswa) tidak mudah terprovokasi dan menceburkan diri pada aksi demo yang anarkis.

Para tokoh masyarakat, hendaknya mengingatkan anggota masyarakat untuk tidak gemar menebarkan ujaran kebencian dan menyebarkan hoaks melalui jaringan media sosial.

Singkat kata, semua pemimpin di setiap institusi sosial wajib mencerdaskan warganya untuk bersikap dewasa, kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh ujaran kebencian dan berita hoaks, terutama yang berkaitan dengan isu-isu SARA.

Semua warga bangsa Indonesia harus menyadari bahwa stabilitas sosial-politik di tahun 2023 adalah tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab pemerintah atau partai politik saja.

Sebab, stabilitas politik adalah variabel yang sangat penting dalam evolusi kemajuan suatu negara. Stabilitas politik merupakan faktor penunjang utama bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan hidup.

Semua hal tersebut akan membawa manfaat bagi semua warga negara sehingga dapat meraih tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.