losandes.biz: Wajah Politik Indonesia Menua ke Mana Anak Muda

Dalam era yang terus berkembang dengan pesat, informasi telah menjadi komoditas yang tak ternilai harganya. Dari revolusi digital hingga transformasi teknologi, dunia kita kini tenggelam dalam lautan informasi yang tak pernah kering. Artikel ini mengajak kita untuk melangkahkan kaki ke dalam kompleksitas tatanan informasi saat ini, mengeksplorasi tantangan dan peluang yang muncul dalam mengelola dan memahami gelombang informasi yang terus menggulung. Dari algoritma cerdas hingga arus berita yang tak kenal lelah, mari kita telaah bersama bagaimana kita dapat menjadikan informasi sebagai alat untuk mendobrak batasan dan memahami dunia di sekitar kita dengan lebih baik.

Berikut adalah artikel atau berita tentang Harian losandes.biz dengan judul losandes.biz: Wajah Politik Indonesia Menua ke Mana Anak Muda yang telah tayang di losandes.biz terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

WAJAH politik Indonesia semakin menua. Saat Indonesia baru merdeka, usia presiden dan pemimpin politik kala itu rata-rata 40-an tahun. Namun, sejak pascareformasi hingga hari ini, usia presiden di atas 50 tahun.

Penuaan juga terjadi di parlemen. Pada 2009-2014, proporsi usia anggota legislatif di atas 50 tahun sebanyak 40 persen. Lalu, pada 2014-2019, jumlahnya meningkat menjadi 45,7 persen. Dan sekarang, jumlahnya sudah melebihi separuh (55 persen).

Dalam Indeks Demokrasi yang disusun oleh Economist Intelligence Unit pada 2022, Indonesia berada di peringkat ke 101 dari 147 negara dalam hal regenerasi politik.

Rata-rata usia anggota parlemen di Indonesia dari hasil kajian tersebut ialah 51,6 tahun. Hanya 26,3 persen anggota DPR Indonesia yang berusia 45 tahun ke bawah.

Kekuatan politik atau sekadar demografi?

Usia muda kini mendominasi populasi Indonesia. Data sensus 2020 mencatat, jumlah populasi generasi milenial dan Z mencapai 144,8 juta atau 53,81 persen dari total penduduk Indonesia.

Dalam konteks elektoral pun mendominasi. Merujuk data KPU, dari 204,8 juta pemilih pada pemilu 2024 mendatang, sebanyak 56,5 persen di antaranya adalah pemilih berusia bawah 40 tahun ke bawah.

Perubahan demografis harusnya membawa perubahan politik. Jumlah signifikan pemilih muda harusnya menyumbang semakin banyak anak muda yang duduk di cabang-cabang kekuasaan.

Pada kenyataannya, merujuk pada data Inter-Parliamentary Union (IPU) pada April 2023, hanya 26,3 persen anggota DPR Indonesia yang berusia 45 tahun ke bawah. Sementara yang berusia 30 tahun ke bawah jumlahnya lebih kecil lagi: hanya 3,83 persen.

Pada level pemilihan lokal, situasinya tak lebih baik. Berdasarkan catatan Perludem pada Pilkada 2020, hanya 20 kepala daerah terpilih dan 17 wakil kepala daerah terpilih yang berusia kurang dari 34 tahun. Jumlah itu hanya 13,7 persen dari total daerah yang menyelenggarakan Pilkada.

Itu pun, jika mengulik asal-usul keluarganya, mereka tak jauh-jauh dari kerabat politik yang sedang berkuasa, baik di nasional maupun lokal. Jumlah kekayaan mereka berada di median Rp 10,7 miliar.

Kendati mendominasi usia populasi dan jumlah pemilih, tetapi jumlah anak muda yang menduduki cabang-cabang kekuasaan masih sangat sedikit. Keunggulan demografis belum menjelma sebagai kekuatan politik.

Rintangan politik

Persoalannya, anak muda bukan tak mau berpolitik. Buktinya, angka partisipasi pemilih muda justru sangat tinggi.

Hasil survei CSIS menunjukkan, sebanyak 85,9 persen anak muda mengaku menggunakan hak pilih pada pemilu 2014. Angka tersebut meningkat pada 2019 menjadi 91,3 persen.

Mari lihat kenyataan lain. Setidaknya, kalau melihat tahun 2019 dan 2020 lalu, ada momentum anak-anak muda tumpah-ruah ke jalan-jalan di hampir semua kota/kabupaten di Indonesia.

Menurut saya, anak muda bukan enggan berpolitik, melainkan ruang politik Indonesia yang kurang terbuka bagi partisipasi kaum muda.

Memasuki gelanggang politik Indonesia tidaklah seperti berjalan melenggang bebas memasuki arena. Faktanya, ada banyak rintangan yang membuat politik Indonesia hanya bisa dimasuki anak muda keturunan darah biru (politik dinasti), keturunan kaya-raya, atau punya popularitas.

Pertama, persyaratan parpol peserta pemilu sangat berat, rumit, dan berbiaya mahal.
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), mengutip hasil penelitian Dr Marcin Walecki, ilmuwan politik asal Polandia, persyaratan parpol berbadan hukum sekaligus peserta pemilu di Indonesia merupakan yang terberat dan termahal di dunia.

Menurut penelitian Walecki, biaya yang diperlukan agar parpol menjadi peserta pemilu berkisar antara 10-15 juta dollar AS atau Rp 150-225 miliar.

Beratnya persyaratan parpol menuntut biaya yang sangat besar pula. Hal itu mempersempit peluang anak muda untuk menghadirkan parpol baru, terutama yang dibangun dari bawah dan berbasis gerakan sosial.

Kedua, parpol di Indonesia mengidap penyakit feodal: politik dinasti. Hampir semua parpol di Indonesia terjangkit penyakit politik dinasti. Kekuasaan tertinggi partai dipegang satu keluarga dan diwariskan turun-temurun.

Politik dinasti menutup peluang anak-anak muda Indonesia yang bukan keturunan darah biru politik untuk membangun karier politiknya di partai. Politik dinasti juga menutup peluang hadirnya gagasan baru.

Ketiga, politik yang transaksional dan berbiaya tinggi. Hasil riset menunjukkan, caleg DPR RI harus menyediakan dana minimal Rp 1 miliar – Rp 2 miliar, DPRD provinsi Rp 500 juta – Rp 1 miliar, dan DPRD kabupaten/kota Rp 300 juta.

Biaya politik yang mahal tentu saja memupuskan kesempatan banyak anak muda untuk berkiprah dalam politik. Sebab, tidak semua anak muda Indonesia kaya-raya.

Kelima, konstruksi politik Indonesia yang makin oligarkis, ditandai dengan munculnya elite kaya raya yang mempergunakan kekayaannya untuk mendominasi politik, termasuk menguasai parpol.

What’s to be done?

Seruan parpol maupun pemerintah agar anak muda mau berpolitik, jika tidak disertai usaha membuka ruang politik agar semakin terbuka, kompetitif, dan inklusif, tidak lebih seperti raungan knalpot yang mencari perhatian di jalan raya.

Namun, anak muda perlu mengingat petuah Sukarno muda saat masih menggandrungi pemikiran Karl Marx: “Tak pernah suatu klas mau melepaskan hak-hak istimewanya dengan kemauan sendiri atau sukarela”.

Jadi, ada kebutuhan bagi anak muda untuk mendobrak sendiri struktur politik yang ada, dengan memperjuangkan sistem kepartaian dan pemilu yang semakin demokratis, terbuka, dan inklusif.

Selain itu, anak muda perlu menghadirkan terobosan politik: mendirikan parpol baru.

Sayangnya, parpol-parpol arus utama jarang menyentuh dan mengangkat secara serius isu-isu itu.

Isu-isu itu bisa menjadi, meminjam istilah Chantal Mouffe, “rantai kesamaan” (Chain of equivalence), menjahit anak muda yang datang dari sektor sosial dan profesi yang beragam, dari mahasiswa/pelajar, aktivis sosial, buruh, pengusaha, influencer, jurnalis, pekerja NGO, dan lain-lain.

Partai baru ini harus membawa tradisi baru pula ke dalam politik Indonesia: inklusif, demokratis, sadar teknologi, kreatif, dan inovatif.

Kalau itu bisa terjadi, kita bisa berujar: orang tua akan bernostalgia, sementara anak muda menciptakan sejarah baru.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.